Bisnis Anne Ahira dan Elite Team: Aksi Keprihatinan

Kami, warga masyarakat dan komunitas Internet, merasa prihatin terhadap model bisnis yang diterapkan oleh Anne Ahira. Kami keberatan bahwa bisnis ini diasosiasikan dengan melakukan marketing di Internet. Marketing yang dilakukan di Internet sebenarnya adalah sesuatu yang baik dan wajar asalkan dilakukan dalam batas-batas etika dan kewajaran.

Setelah melakukan penyelidikan, kami berkesimpulan bahwa bisnis ini hanyalah sebuah praktik skema piramida yang dibungkus dengan istilah Internet Marketing. Hal ini jelas terlihat dari apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota Elite Team, yaitu merekrut empat anggota baru. Skema piramida sejatinya merupakan penghisapan oleh segelintir individu terhadap banyak orang. Menurut kami, Internet tidak perlu dikotori dengan pemasaran dari bisnis tidak jelas seperti itu. Silakan melakukan pemasaran via Internet sejauh masih dalam batas-batas kewajaran dan bisnisnya adalah bisnis yang baik dan jelas.

Lebih jauh lagi, kami melihat bahwa Elite Team menawarkan janji yang menyesatkan, yaitu menyatakan bahwa tujuan Elite Team adalah agar semua anggota Elite Team memperoleh penghasilan $6.688 per bulan, dan bahwa ini adalah tujuan yang realistis. Tetapi realitanya adalah: seandainya semua anggota Elite Team bekerja keras dan teguh pada regimen Elite Team, hanya 1 dari 341 orang, atau 0,29%(!) yang memperoleh $6.688 per bulan. Sangatlah jauh dari apa yang diakui sebagai tujuan realistis Elite Team.

Produk yang ditawarkan Anne Ahira/EliteTeam adalah keanggotaan representative (rep.) di Financial Freedom Society, Inc. (FFSI), di mana setiap rep. harus membayar $54,95 per bulan kepada FFSI. Setiap rep. memperoleh komisi dari menjual keanggotaan FFSI ke orang lain sehingga menjadi rep. baru. Orang yang direkrut ini disebut sebagai affiliate, atau di MLM lain dikenal dengan nama downline, dan setiap rep. juga memperoleh komisi dari penjualan yang dilakukan oleh downline-nya sampai empat tingkat downline.

Selain dari keanggotaan FFSI, boleh dibilang tidak ada produk atau jasa yang dijual oleh Anne Ahira dan Elite Team. Dalam sistem Elite Team, besar penghasilan bulanan seorang anggota tergantung dari jumlah downline FFSI-nya dan bagaimana struktur downline tersebut karena tidak ada atau hampir tidak ada penghasilan seorang anggota Elite Team selain dari komisi FFSI.

Dengan perhitungan satu anggota mendapatkan 4 anggota baru, seperti yang dipraktikkan oleh Elite Team, maka hanya dalam 17 tingkat piramida jumlah anggota keseluruhan menjadi sebanyak 5.73 miliar. Sedangkan jumlah populasi manusia keseluruhan di dunia hanyalah 6.4 miliar. Jika seluruh 5.7 miliar manusia tersebut mengikuti program ini, maka hanya 89 juta orang yang akan berpenghasilan $6.688 per bulan. Sementara 5.3 miliar lainnya merugi!

Dengan demikian kami menghimbau masyarakat Internet untuk tidak mudah terjebak oleh iming-iming kekayaan yang dijanjikan oleh Anne Ahira, Elite Team maupun pihak-pihak lainnya. Kami berharap masyarakat Internet bisa menyadari adanya model bisnis semacam itu sehingga dapat lebih waspada. Kepada redaktur media massa juga kami berharap untuk selalu melakukan investigasi terlebih dahulu ketika membahas bisnis-bisnis yang tidak memiliki kejelasan seperti itu agar nantinya tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai promosi terselubung.

Internet, 30 Maret 2005

Tertanda,

Estananto

ps. Bagi rekan-rekan penulis blog yang ingin menyebarkan pernyataan sikap ini dapat menyalin seluruh isi tulisan ini pada blog masing-masing. Tetapi tidak menutup kemungkinan rekan-rekan yang bukan penulis blog untuk mengikuti aksi ini.

Anggota TNI Diduga Terlibat Illegal Loging di Papua

http://www.kompas.com/utama/news/0503/30/011908.htm

Jakarta, KCM

Empat anggota TNI diduga terlibat dalam illegal logging di Papua. Mereka disinyalir menerima aliran dana dari pengusaha asal Malaysia, Wong Tse Thung, yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait dengan kasus illegal loging di Papua.

Menurut data yang diperoleh wartawan dari sumber di pemerintahan, para petinggi TNI tersebut tiga diantaranya anggota TNI AL dan satu orang lainnya anggota TNI AD. Mereka adalah mantan Dandim Manokwari Letkol RS, Mantan Danlanal Sorong Letkol P, Kapuskopad Kolonel RG, dan Wadan Denpom Sorong Kapten KC.

Selain itu terdapat pula sejumlah anggota Polri yang diindikasikan terlibat, yaitu mantan Wakapolda Papua Brigjen Pol T, mantan Kapolres Manokwari JPW, serta Kompol MR dan KA.

Di samping itu terdapat tiga pejabat sipil yang diduga terlibat adalah pejabat Dinas Kehutanan MM, Kadis Perhutanan Manokwari H, dan Syahbandar Bituni FM. Mereka diduga menerima aliran dana dari Dirut PT Sandjaya Makmur Wong Tse Thung melalui Rekening di BNI pada tahun 2002 lalu.

Dari sumber tadi, juga disebutkan dalam setiap aksi penebangan ilegal selalu ada langkah koordinasi dengan aparat TNI, Polri, maupun sipil. Jumlah dana koordinasi yang diterima aparat berkisar pada angka Rp50 juta hingga Rp500 juta per orang.

Tingkatan jabatan aparat yang diduga telah menerima dana koordinasi ituun beragam. Mulai dari tingkatan Komandan KRI, Danlanal hingga petinggi TNI AL bintang dua.

Di lingkungan kepolisian, langkah koordinasi juga dilakukan terhadap pertugas dari berbagai lapisan. Mulai dari petugas polisi di lapangan, Kapolsek, Kapolres, Dir Airud, Dir Intel, Dir Ops, Dir Serse, Wakapolda, dan Kapolda Papua. Sedangkan, koordinasi para pengusaha dengan pejabat sipil melibatkan oknum aparat Dinas Kehutanan, Bea Cukai, dan Dinas Perhubungan.

Sementara itu, dari data yang diperoleh wartawan, hasil penyelidikan satgas gabungan menyebutkan, terdapat dua perusahaan yang mendapatkan izin penjualan kayu ke luar negeri melalui IPKMA (Ijin Pemanfaatan Kayu Masyarakat Adat) yakni PT Marindo Jaya Utama yang dipimpin Wong Tse Thung dan Feny Rahmat serta PT Sandjaya Makmur yang dipimpin Yudi Firmansyah.

Kedua perusahaan tersebut dalam operasinya mengunakan 19 kapal milik PT Pelayaran Sinar Sanjaya Abadi. Beberapa waktu lalu, sebanyak 51.833,56 meter kubik kayu hasil penebangan illegal itu sempat disita petugas.

Selain kedua perusahaan tersebut, ijin serupa juga dikantongi oleh perusahaan milik TW dan Robert Kardinal (anggota DPR dari Papua), yang saat ini juga tengah dalam proses pemeriksaan terkait dengan praktik illegal loging di Papua.

Selain dari IPKMA, pemberian izin penebangan kayu juga diberikan oleh induk koperasi di bawah Dephut (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu). Pemberian izin itu diberikan IUPHHK di antaranya Jayanti Grup dan Hanurata.

Sejumlah perusahaan yang mengantungi ijin bagi penebangan di daerah tertentu,ternyata juga melakukan kegiatannya mereka di luar areal yang telah ditetapkan dan menggunakan alat berat tanpa ijin.

Kisaran dana koordinasi pengusaha penebangan liar dengan oknum aparat TNI selama satu tahun mencapai Rp 11,7 miliar. Sedangkan nilai koordinasi dengan oknum aparat Polri mencapai Rp 10,32 miliar. Lalu, dengan aparat sipil mencapai Rp 3,6 miliar.

Total nilai koordinasi yang diterima ketiga unsur itu Rp 63,75 miliar per tahun, nilai yang terdistribusi secara rutin Rp 25,62 miliar per tahun. Sedangkan sisanya Rp 38,13 miliar per tahun terdistribusi kepada para pejabat sesuai permintaan.

Ketika hal itu ditanyakan kepada Komandan POM AL Brigjen Soenarko tentang dugaan keterlibatan anggota TNI AL, ia menegaskan, pihaknya siap melakukan pemeriksaan bila memang benar ada indikasi kuat adanya keterlibatan anggota TNI AL.

"No problem. Kita akan periksa," tandasnya.

Namun sejauh ini, mengatakan, pihaknya sedang menyelidiki kebenaran dugaan tersebut.

Saat ini, lanjutnya penangganannya masih dilakukan oleh Aspam KSAL karena masih bersifat dugaan.

"Jika ternyata ditemukan barang bukti dan saksi-saksi, baru Pomal dilibatkan," katanya. (Maria Donna)

BBM dan Ambalat (1)

Ada artikel bagus di Kompas:

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/09/opini/1611866.htm
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/09/opini/1611882.htm
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/08/opini/1604534.htm

Sebetulnya "keberanian" Malaysia untuk mengklaim Ambalat juga diakibatkan lemahnya kekuatan laut kita. Tidak bisa disangkal bahwa penyelundupan (paling banyak ke Malaysia ya?) masih terus terjadi. Dan anehnya, kelemahan TNI-AL dalam mencegah penyelundupan kok malah diwujudkan dengan penaikan harga BBM sampai 30%. Padahal, kalau dinaikan 5% saja dulu, dengan anggaran 5 trilyun rupiah untuk menambah patroli TNI-AL, marinir,dan kekuatan udara TNI-AL, tentu sudah sedikit menambah performansi laut TNI. Tapi seperti biasa orang kita hanya terpukau dengan hal-hal yang bombastis seperti di Ambalat.
Peristiwa-peristiwa seperti penyelundupan BBM, illegal logging, penyelundupan komoditi (ke dalam), lintas batas yang begitu sering tampaknya membutuhkan angkatan keempat yaitu Angkatan Penjaga Perbatasan (The Border Guards Service) di tubuh TNI. Amerika punya USCG karena dia adalah negara kontinental dengan garis pantai barat
dan timur. Rusia punya Angkatan Peluru Kendali untuk menangani rudal-rudalnya, sedangkan Indonesia punya garis batas meliputi laut dan darat yang amat luas melingkari kepulauan nusantara. Butuh sebuah komando tersendiri untuk itu. Sedangkan kekuatan TNI AD, AL, dan AU dikonsentrasikan di "dalam" kepulauan. Komando ini memiliki struktur sendiri dan diberi wewenang untuk menangani hal-hal seperti kejahatan ekonomi. Berapa trilyun kerugian akibat penyelundupan, baik ke dalam
maupun keluar,belum dihitung pencurian ikan oleh kapal asing?
Tampaknya jauh lebih besar dari subsidi BBM yang dihebohkan itu.
Menurut Sri Mulyani, dengan penaikan BBM itu pemerintah bisa "menghemat" subsidi sampai 20 trilyun rupiah; padahal Dirjen Pajak mengatakan potensi pajak yang tidak terealisasi sampai 600 trilyun (perolehan sekarang, dengan sistem tawar menawar antara petugas pajak dan perusahaan2 saja, diperoleh 200 trilyun rupiah). Sampai mentalitas petugas pajak dan pembayar pajak yang melestarikan sistem kongkalikong
berbaju resmi itu diubah, percayalah, negara kita akan miskin seumur-umur, atau bahkan akan ambruk, karena semuanya jadi maling!